Persalinan Gratis, Kado Tahun Baru 2011 Senilai Rp 1,45 Triliun untuk Ibu Indonesia

Ibu dan anak

Lima tahun menjelang tenggat waktu pencapaian target Millennium Development Goals, Indonesia masih belum menunjukkan perkembangan yang berarti dalam upaya menurunkan angka kematian ibu (AKI) yang menjadi indikator kesuksesan pencapaian MDG-5, yaitu meningkatkan kesehatan ibu.  Saat ini AKI Indonesia masih mencapai angka 228 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup.  Malah menurut Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia Pasifik (UNESCAP), Program Pembangunan PBB (UNDP), UNFPA, dan WHO, AKI Indonesia naik dari 307 menjadi 420 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2009 lalu (Tempo, 2010).  Padahal, target Indonesia dalam MDGs adalah menurunkan angka kematian ibu dari 390/100.000 kelahiran hidup pada tahun 1990 menjadi 110/100.000 kelahiran hidup di tahun 2015 nanti.  Bandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya, Thailand, yang telah berhasil menurunkan AKI dari 400 per 100.000 kelahiran hidup menjadi 80 per 100.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu 24 tahun.  Lantas, apa penyebab dari lambatnya penurunan AKI di Indonesia?

Salah satu penyebab lambatnya penurunan AKI Indonesia yaitu karena sebagian besar persalinan (52,7%) masih dilakukan di rumah (SDKI 2007), sedangkan menurut studi yang dilakukan di Serang dan Pandeglang pada tahun 2007, ditemukan bahwa AKI di wilayah tersebut sangat tinggi, berkisar antara 700-2.305/100.000 kelahiran hidup, dan persalinan di rumah merupakan risiko tinggi terjadinya kematian maternal. Penemuan tersebut diperparah dengan fakta bahwa cakupan persalinan dengan tenaga kesehatan di wilayah tersebut hanya mencapai 34% (Depkes, 2010).

Oleh karena itu, pada akhir September lalu, Kementerian Kesehatan RI mengeluarkan inisiatif baru dalam upaya penurunan angka kematian ibu di Indonesia, yaitu mengadakan program persalinan gratis mulai tahun 2011 nanti.  Program persalinan gratis ini akan berlaku bagi semua kalangan, tidak terbatas pada kelas sosial tertentu saja.  Syaratnya, persalinan harus dilakukan pada proses persalinan yang dilakukan di sarana kesehatan pemerintah seperti, puskesmas yang melayani tindakan obstetri, neonatus dan emergency dasar (Puskesmas Poned) dan rumah sakit umum daerah pelayanan obstetri, neonatus dan emergency komprehensif (RSUD Ponek), Poliklinik Desa, serta klinik bidan mandiri di seluruh wilayah.  Menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Endang Rahayu Sedyaningsih, pelayanan persalinan yang akan diberikan adalah pelayanan kelas III (Media Indonesia, 2010).

Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenkes Untung Suseno mengatakan, layanan gratis ini hanya diberikan pada persalinan normal. Jika terjadi komplikasi persalinan dan harus dilakukan tindakan khusus seperti tindak persalinan sectio caesaria, maka biayanya ditanggung oleh pasien bersangkutan. Namun khusus pasien miskin pemegang kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) tetap akan ditanggung pemerintah.  Adapun tata cara pengajuan klaim persalinan gratis ini sama dengan cara pengajuan klaim Jamkesmas.  Khusus persalinan yang dilakukan oleh bidan, maka bidan bersangkutan bisa mengajukan klaim ke Puskemas, pasalnya anggaran persalinan gratis juga akan didistribusikan via Puskesmas (Media Indonesia, 2010).

Menurut Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medis Kementerian Kesehatan Supriyantoro, program persalinan gratis ini tidak hanya menangani ibu saat persalinan berlangsung saja, tapi juga mencakup pelayanan pemeriksaan sebanyak empat kali sebelum persalinan (Antenatal Care/ANC K4) dan tiga kali kontrol setelah persalinan (StarBerita, 2010).  Hal tersebut ditegaskan kembali oleh Menkes, yang mengatakan bahwa program tersebut sudah termasuk paket kontrol hamil empat kali, biaya persalinan, ASI eksklusif, Inisiasi Menyusui Dini (IMD), kontrol pada waktu nifas, dan KB (Jawa Pos, 2010).

Meskipun belum direalisasikan, program yang konon akan menghabiskan dana sebesar Rp 2,3 Triliun tersebut sudah mengundang banyak kontroversi di masyarakat, di antaranya kekhawatiran bahwa program ini akan memicu terjadinya baby boom, kontroversi pernyataan Menkes tentang pembatasan pembiayaan persalinan yang dianggap bertentangan dengan HAM, serta potensi terciptanya lahan korupsi baru dari dana persalinan gratis yang didistribusikan ke Puskesmas.

Persalinan Gratis Menyebabkan Baby Boom?

Menyusul terbitnya wacana Kementerian Kesehatan untuk memberlakukan program persalinan gratis mulai tahun 2011, beberapa media online di dalam negeri memberitakan adanya kekhawatiran bahwa program ini akan meningkatkan demand keluarga untuk memperoleh anak, sehingga akan meningkatkan jumlah kelahiran dan memicu terjadinya baby boom.  Menghadapi kekhawatiran ini, Menkes menyatakan, “Kami harapkan ada sinergi, Pemerintah berupaya memberikan pelayanan tidak bayar, tapi dari masyarakat juga tolong merencanakan kehamilan dengan baik, kesehatannya direncanakan dengan baik, jangan punya banyak anak terlalu banyak.”  Selain itu, mulai tahun 2012, persalinan gratis ini hanya akan diberlakukan untuk anak pertama dan kedua saja.  Sang ibu juga disyaratkan untuk ikut program KB. “Ibunya harus ikut KB. Karena itu termasuk dalam program persalinan gratis terebut,” ujar Menkes.  Biaya mengikuti program KB memang sudah termasuk dalam program ini.  Hal serupa diutarakan oleh Kepala BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional), Sugiri Syarif.  “Kalau ibu itu sudah punya dua anak atau lebih dari dua, dia  kita motivasi untuk KB, kan orang kalau habis melahirkan biasanya mau untuk ber-KB,” tegasnya.  Sugiri mengatakan, program KB gratis itu sudah termasuk dalam program persalinan gratis tersebut. Setelah melahirkan, ibu dapat memilih program KB yang ingin diikuti. Namun pihaknya merekomendasikan  yang paling efektif adalah vasektomi atau tubektomi.  “Paling efektif sih itu ya, tapi kalau mau memilih yang lain juga boleh. Gratis juga,” kata Sugiri (Detik.com, 2010).

Pembatasan pembiayaan persalinan yang dianggap bertentangan dengan HAM

Dalam menyikapi kakhawatiran akan terjadinya baby boom akibat program persalinan gratis ini, Menkes pernah berujar, “Jangan mentang-mentang persalinan ditanggung pemerintah lalu punya anak banyak, lima atau enam anak, itu resiko bersalinnya juga tinggi” (Tempo, 20/8).  Pernyataan Menkes itu kemudian dipermasalahkan oleh Inggrid Silitonga, seorang blogger di situs Kompasiana.com.  Menurutnya, “Ditanggung ataupun tidak ditanggung oleh pemerintah, setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan. Tanggung jawab negara adalah berkewajiban menjamin hak – hak perempuan sehubungan dengan perkawinannya, dimana perempuan berhak ikut memutuskan secara bebas dan bertanggungjawab terhadap jumlah dan jarak kelahiran anak – anak mereka. Negara juga berkewajiban memberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan reproduksi bagi perempuan.”

Prosedur pengurusan persalinan yang berbelit-belit

Selain isu di atas, Inggrid juga mempermasalahkan lamanya waktu pengurusan prosedur persalinan gratis yang dikhawatirkan justru akan membuat sang ibu terlambat dalam memperoleh pertolongan di instansi pelayanan kesehatan.  “Bagaimana sistem ini dapat berjalan, serta menjamin tidak ada perempuan Indonesia mati sebelum melahirkan karena kesulitan mengurus prosedur persalinan di rumah sakit kelas tiga?” ujar Inggrid dalam tulisannya.  Kekhawatiran ini cukup beralasan mengingat mulai tahun 2012, persalinan gratis hanya akan diberlakukan bagi kelahiran anak pertama dan kedua saja, sehingga setidaknya mungkin diperlukan keterangan berupa kartu keluarga untuk mendapatkan pelayanan di Instansi pelayanan kesehatan.  Selain itu, untuk persalinan dengan komplikasi, misalnya yang memerlukan prosedur sectio caesarea yang hanya diperuntukkan bagi warga miskin pemegang Jamkesmas, birokrasi yang harus diurus tentunya akan semakin berbelit-belit, sedangkan ibu bersalin memerlukan pertolongan yang segera.  Soal persalinan dengan komplikasi yang hanya diberlakukan untuk pemegang Jamkesmas ini, Inggrid menambahkan, “Apakah negara hanya menjamin untuk persalinan normal saja, dan ketika seorang perempuan telah mempersiapkan dirinya untuk melahirkan normal, rumah sakit sengaja membuat persalinan tersebut dengan cara caesar? Akibatnya pasien tersebut harus menanggung biaya persalinannya kepada rumah sakit.” Bukan rahasia lagi bahwa beberapa rumah sakit sengaja memberlakukan “prosedur tambahan”, yang sebetulnya tidak perlu, kepada pasiennya, untuk meningkatkan pemasukan rumah sakit.

Potensi Munculnya Lahan Korupsi Baru di Puskesmas

Anggaran persalinan gratis yang didistribusikan ke Puskesmas memang menimbulkan keuntungan, yaitu memotong prosedur pengajuan klaim sehingga menjadi lebih cepat dan mudah.  Meskipun demikian, sebagaimana otonomi daerah yang memunculkan “raja-raja kecil” di daerah yang melakukan korupsi terhadap dana APBD di wilayahnya, kekhawatiran akan terjadinya korupsi dana persalinan gratis tetap ada, bila tidak ada pengawasan yang ketat dari pemerintah mengenai pengelolaan dana persalinan gratis.

Selain kontroversi-kontroversi di atas, program-program yang terkandung dalam wacana persalinan gratis ini masih mengandung beberapa kelemahan dalam membaca sebab-sebab tingginya AKI Indonesia.  Berikut ini adalah beberapa saran dari penulis terkait dengan program persalinan gratis ini.

Pengikutsertaan Pria dalam Program KB

Dari pernyataan Menkes (“Ibunya harus ikut KB. Karena itu termasuk dalam program persalinan gratis terebut”) dan kepala BKKBN (“Setelah melahirkan, ibu dapat memilih program KB yang ingin diikuti“) mengenai program persalinan gratis yang mensyaratkan keikutsertaan KB, sudah jelas bahwa yang diharuskan, atau setidaknya yang lebih dianjurkan, untuk mengikuti KB di sini adalah sang ibu.  Pernyataan tersebut, menurut penulis, dipicu oleh anggapan yang melekat bahwa pihak ibu-lah yang lebih wajib dalam mengikuti program KB.  Adanya stereotip ini berdampak pada partisipasi suami yang rendah dalam program KB.  Data SDKI 2007 menunjukkan, partisipasi pria dalam ber-KB di Indonesia masih sangat rendah, yaitu kurang dari 2%, dengan rincian pria yang menggunakan kondom sebanyak 1,3% dan pria yang melakukan sterilisasi sebanyak 0,2%.  Program Persalinan gratis ini seharusnya menjadi momentum bagi Kemenkes dan BKKBN dalam meruntuhkan stereotip tersebut dan meningkatkan partisipasi KB bagi kaum pria.  Muatan-muatan tersebut dapat disampaikan saat dilakukan pemeriksaan ANC atau saat kontrol masa nifas.

Peningkatan Mutu Persalinan yang Dilakukan di Rumah

Program persalinan gratis tampaknya lebih memprioritaskan perslainan di sarana layanan kesehatan.  Padahal, di beberapa daeran di Indonesia, masih banyak warga yang memiliki kesulitan dalam menjangkau instansi yankes, karena jarak yang jauh, rintangan geografis, tidak meratanya sebaran instansi pelayanan kesehatan, dan sebagainya.  Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah juga mendukung program persalinan di rumah yang ditolong oleh bidan desa.  Apalagi, bidan desa telah mencakup hampir seluruh desa di Indonesia.  Selain itu, sistem komunikasi dan transportasi di daerah-daerah terpencil di Indonesia juga perlu diperbaiki, untuk mempermudah komunikasi bila diperlukan pertolongan tenaga kesehatan dan memperlancar akses ke sarana yankes terdekat jika diperlukan pelayanan rujukan dengan segera, sehingga sang ibu tak akan mengalami keterlambatan dalam mencapai dan memperoleh pelayanan di instansi yankes.

Pemerintah mungkin dapat mencontoh pelayanan kesehatan dari National Health Service di Inggris terkait dengan program persalinan di rumah.  Studi yang dilakukan di Belanda dan Inggris menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan risiko kematian ibu yang melahirkan di rumah dengan yang melahirkan di instansi pelayanan kesehatan, dengan catatan ibu tersebut memiliki risiko persalinan yang rendah (NHS.uk, 2009).  Salah satu faktor yang menyebabkan tidak adanya perbedaan risiko tersebut adalah adanya persiapan penanganan persalinan di rumah beberapa hari sebelum hari kemungkinan persalinan akan dilakukan. Seorang ibu yang ingin melakukan persalinan di rumah akan menghubungi bidan terdejat sejak usia kehamilannya masih muda.  Bidan yang dihubungi kemudian akan memeriksa sang ibu memutuskan apakah ia lebih baik melakukan persalinan di rumah atau di rumah sakit.  Jika kemudian diputuskan bahwa ibu tersebut akan melahirkan di rumah, ANC akan disiapkan oleh tim bidan setempat, yang juga akan mendampingi sang ibu saat persalinan berlangsung.  Bidan juga akan mempersiapkan peralatan untuk membantu persalinan ke rumah sebelum hari persalinan tiba, termasuk perlengkapan bila sang ibu ingin bersalin dengan metode water birth.

Wacana persalinan gratis mulai tahun 2011 memang telah mencakup berbagai program untuk menurunkan angka kematian ibu di Indonesia, seperti meningkatkan cakupan ANC, Linakes (Persalinan dengan tenaga kesehatan), dan kontrol pasca persalinan, serta peningkatan cakupan program KB.  Namun demikian, program ini masih belum menyelesaikan beberapa masalah yang tak kalah penting terkait dengan tingginya AKI, yaitu rendahnya partisipasi pria dalam program KB, peningkatan mutu persalinan yang dilakukan di rumah, serta perbaikan sistem komunikasi dan transportasi di daerah guna meningkatkan akses ibu hamil terhadap layanan kesehatan secara merata di seluruh Indonesia.  Semoga Kemenkes turut menyelesaikan masalah tersebut, dan tidak hanya menjadikan persalinan gratis sebagai program primadona atau proyek mercusuar dalam menurunkan AKI di Indonesia, jika tidak ingin program ini menjadi proyek yang dangkal, yang hanya banyak digembar-gemborkan, namun tidak berdampak signifikan terhadap penurunan AKI di Indonesia.

Sumber:

2 Comments

  1. mohon bantuan informasi saat ini saya memiliki istri sedang hamil masuk 7 bln saat ini sedang kebingunngan untuk biaya persalian karena istri saya harus melahirkan denga caisar dengan ada informasi layanan melahirkan dari pemerintah saya teratrik untuk bisa mendapatkan layanan tersebut adapun posisi tempat tinggal kami di bekasi mohon mohon bantuan informasinya mengenai program tersebut bagaimana caranya dan ini

    • program persalinan gratis ini berlaku di puskesmas dan RSUD pak, kalau di Bekasi, ada RSUD Bekasi (Bekasi Selatan, Jalan Pramuka No. 55). Untuk alamat2 puskesmas di bekasi, klik link ini >> http://tinyurl.com/3ze35vg
      namun, persalinan gratis ini hanya berlaku untuk persalinan normal saja. untuk persalinan dengan caesar, biaya tetap ditanggung pasien. kecuali jika bapak/ibu pemegang jamkesmas. atau jika salah satu dari bapak/ibu pemegang askes sosial, biasanya ada potongan biaya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s